Selamat datang di website resmi Gerakan Pemuda Kepulauan Nias (GPKN)
Created by grupo mayan

Pemilukada Berlalu, Saatnya Bekerja

Published on Dec 27 2015

Hingar bingar pemilihan kepala daerah (Pemilukada) serentak telah berlalu. Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), kini dapat dipastikan pasangan kepala daerah terpilih yang akan memimpin di kepulauan Nias untuk 5 tahun ke depan.  Fakta tumbangnya calon petahana (incumbent) menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pasalnya, dari 5 daerah pemilihan hanya calon petahana dari Kabupaten Nias yang menerima mandat dari rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan ke periode selanjutnya.

Peta Kepulauan Nias. Sumber: Nias Authority

Peta Kepulauan Nias. Sumber: Nias Authority

Sejatinya, dalam ajang pemilukada, tumbangnya calon petahana bukanlah sesuatu yang baru. Di alam demokrasi masyarakat kian cerdas. Masyarakat dapat melihat dan menilai kinerja petahana selama menjabat. Jika dinilai belum berhasil dan tidak sesuai harapan, maka masyarakat akan merespon dalam bentuk protes di dalam mekanisme pemilukada (protest vote). Kiranya pemimpin baru dapat belajar dari fakta hasil pemilukada kepulauan Nias tahun 2015.

Diperkirakan, pasca kepala daerah baru dilantik, fenomena “perombakan besar” terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerap terjadi. Dan sah-sah saja bila perombakan itu dilakukan, karena kepala daerah mempunyai “hak prerogatif”.  Tentunya kepala daerah ingin menata pemerintahan agar dapat bekerja maksimal. Akan tetapi, diharapkan kepala daerah bijak menggunakan “hak prerogatif” dengan mengedepankan prinsip “the right man on the right place.” Intinya, kepala daerah harus memenuhi kondisi kebutuhan masyarakat yaitu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Pasca dilantik, para kepala daerah juga diharapkan tidak berlarut-larut dalam euforia kemenangan. Status Daerah tertinggal bagi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan mengindikasikan bahwa kepala daerah terkait harus “tancap gas” merealisasikan janji-janji selama kampanye.

Seperti diketahui bersama, Pemerintah Pusat telah menetapkan 4 kabupaten di Pulau Nias sebagai Daerah Tertinggal melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 (seskab.go.id). Kota Gunungsitoli tidak harus berbangga dengan tidak menyandang predikat Daerah Tertinggal.

Untuk keluar dari predikat daerah tertinggal, keempat pemerintah kabupaten tersebut dapat memfokuskan program pada kriteria: 1) perekonomian masyarakat; 2) sumber daya manusia; 3) sarana dan prasarana; 4) kemampuan keuangan daerah; 5) aksesibilitas; dan 6) karakteristik daerah. Pengelolaan APBD dengan baik dan penyaluran dana desa dengan tepat akan sangat efektif mendorong percepatan pembangunan.

Dalam skala nasional, Nias secara keseluruhan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dalam beberapa kesempatan kita sering mendengar mengenai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Pemerintah Daerah Nias (4 kabupatendan 1 kota) harus cepat berbenah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil, menciptakan serta mengembangkan berbagai keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan keunggulan komparatif (comparative advantage) untuk menangkal risiko dari MEA.

Selamat kepada para Kepala Daerah terpilih, semoga dapat bekerja dan melayani dengan baik. (Jakarta 23/12/2014, VG).

Viktor Gulö

Sekjen DPP GPKN periode 2013 - 2017 | Pemerhati Kepulauan Nias | Tinggal di Jakarta